Mengabarkan kepada Anda angka-angka yang menjadi berita dan fenomena.

7 Dosa Performa DPR

Penjualan saham BUMN Krakatau Steel merupakan bentuk korupsi kebijakan DPR (Suryopratomo, Metrotv, 12/11/10). Korupsi kebijakan adalah model korupsi modern (Hargens, 2010). Persoalan Krakatau Steel hanya merupakan puncak gunung es dari rendahnya performa DPR  sebagai lembaga negara strategis dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Ada empat faktor yang menunjang performa dalam berorganisasi.   Pertama, orang mengerti dengan jelas apa yang diharapkan daripadanya.   Kedua, orang mempunyai kompetisi untuk melaksanakannya.   Ketiga, orang didukung oleh lingkungan kerja yang memadai.   Keempat, orang termotivasi untuk berperforma.

Ada gap yang lebar antara tingkat harapan masyarakat dan tingkat performa DPR seperti terlihat dalam gambar prestasi statistik. Rendahnya performa DPR lebih mencolok pada periode 2009-2010. Periode itu merupakan periode performa DPR koalisi enam partai besar yang menguasai hampir 75 persen kursi parlemen, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB. Artinya korupsi kebijakan di DPR lebih mencolok dan sistematis terjadi pada daya koalisi di pemerintahan dan parlemen periode 2009-2014.

Koalisi raksasa itu mengalami proses konspirasi yang dapat melemahkannya untuk lebih memperhatikan kepentingan negara (baca rakyat) daripada kepentingan pemerintahan berkuasa. Keterbatasan melihat tantangan dan peluang peran BUMN Krakatau Steel, misalnya, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan sebuah contoh kemerosotan legitimasi performa DPR. Tujuh Dosa Performa DPR mengindikasikan buramnya internalisasi nilai-nilai kepemimpinan dalam tatanan hukum Indonesia.  Akibat 7 Dose Performa ini, kini DPR adalah  Dapur Penderitaan Rakyat.

  1. Ketakutan terhadap konflik koalisi. DPR Koalisi lebih banyak berusaha menghindari keadaan konflik yang memicu disintegrasi kebijakan politik. Hal ini, misalnya, membuat DPR tidak melakukan investigasi lanjutan atas sejumlah persoalan yang merugikan rakyat. Ketakutan terhadap konflik koalisi membuat banyak persoalan berakhir dengan spekulasi demi kepentingan partai masing-masing. Ini juga menjadi alasan mengapa Partai Demokrat melalui Ahmad Mubarok selalu merayu PDI-P agar bergabung dalam koalisi. Partai Demokrat kegerahan oleh perilaku kontraproduktif dari partai koalisi di parlemen, tetapi konsisten memperebutkan jatah kursi di kabinet pemerintahan SBY.
  2. Kehilangan komunikasi yang efektif. Kepentingan rakyat memerlukan arus informasi yang berkelanjutan demi integrasi proses demokrasi, baik vertikal maupun horisontal. Ketika DPR mengabaikan kontrol sosial masyarakat, komunikasi yang sehat menjadi sangat sukar. Apalagi, anggota DPR koalisi ini sering terjebak dalam permainan tingkat elit yang mereka ciptakan sendiri mereka leluasa memusatkan perhatian pada bidang yang akan meningkatkan citranya.
  3. Penggantian substansi dengan bentuk. Saat ini DPR dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan bentuk dan tujuan koalisi pemerintahan SBY dan kurang memperhatikan substansi fungsi dan tugas DPR bagi rakyat.
  4. Kelangkaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang strategis. Ketika koalisi mencapai mayoritas, sebagian besar agenda politik kesejahteraan rakyat mulai kehilangan fokus. Itu terlihat dari tolok ukur prioritas pembuatan undang-undang yang lebih memperhatikan citra pemerintahan SBY daripada program pembangunan jangka panjang.
  5. Ketidakseimbangan kekuasaan staf ahli.   Keberadaan staf ahli yang semula dibentuk sebagai tambahan jajaran dengan pengetahuan khusus atau untuk memudahkan investigasi dalam proses legislasi kini berkembang seiring dengan waktu. Berbagai kelompok staf ahli (hukum, ekonomi, politik, lingkungan dan sebagainya) mulai ikut menguasai proses kebijakan politis.
  6. Kelebihan staf ahli dari keluarga sendiri.    Staf ahli dari keluarga anggota DPR banyak yang tidak berkompeten. Hal ini melipatgandakan permasalahan performa DPR yang selalu kontroversial. Komunikasi politik legislasi melalui jasa staf ahli demikian sebenarnya tak mungkin terjadi jika arus informasi politik melalui hubungan keluarga yang eksklusif.
  7. Toleransi atas inkompetensi.    Sekjen DPR biasanya enggan mengotak-atik para staf ahli hasil rekrutmen dan rekomendasi anggota DPR. Padahal sistem penggajian dan fasilitas untuk staf ahli DPR berasal dari kas negara.

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2010/11/26/7-dosa-performa-dpr/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: